KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Komisi II DPR RI memuji pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Gresik yang diikuti 19 desa, Minggu (29/10/17).
Hal ini setelah Ketua KPU RI, Arif Budiman dan Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali didampingi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Sekretaris Daerah Drs. Kng. Djoko Sulistio Hadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Drs. Hermanto TH Sianturi meninjau pelaksanaan Pilkades di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom.
Mereka memuji pelaksanaan Pilkades di desa tersebut yang sudah memanfaatkan IT dan pemanfaatan data kependudukan.
Di desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom, Bupati mencoba masuk sebagai pemilih dengan memeriksa jarinya pada finger print. Namun, karena tidak terdaftar sebagai pemilih di desa tersebut, data Bupati tidak keluar.
Dari 19 desa yang melaksanakan Pilkades serentak, ada 5 desa yang pelaksanaan Pilkadesnya memanfaatkan IT dan pemanfaatan data kependudukan, yaitu Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom, Desa Tulung Kecamatan Kedamean, Desa Daun Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean, Desa Panjunan dan Desa Kandangan keduanya berada di Kecamatan Duduksampeyan.
Saat memantau pelaksanaan Pilkades di Desa Kepuhklagen Wringinanom, Arif Budiman dan Zainudin Amali mengapresiasi pelaksanaan Pilkades di Gresik yang sudah membuat terobosan dengan memanfaatkan IT dan pemanfaatan data kependudukan.
“Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) serta pemanggilan pemilih berbasis IT yang dilakukan oleh Bupati Gresik adalah sebuah lompatan besar inovasi. Hal ini akan saya sampaikan kepada Mendagri atau pada saat rapat komisi, bahwa Gresik sudah selangkah lebih maju. Tinggal perbaikan serta penambahan saja agar nantinya pelaksanaan pemilihan bisa lebih baik, ” ujar Zainudin Amali.
Senada disampaikan Arif Budiman. “Ini suatu terobosan bagus yang muncul dari bawah. Tentu kami mengapresiasi upaya Bupati Gresik dengan harapan ke depan kita bisa melaksanakan pemilu digitalisasi penuh sampai pada pelaksanaan pemilihan dengan e-voting. Pemerintah pusat harus mendukung upaya baik ini dan harus kita dukung bersama. Di luar negeri tren pemilu sudah banyak yang memaksimalkan digital penuh,” katanya.
Sementara Bupati menyatakan, langkah ini bentuk inovasi Pemkab Gresik. Dia mengakui masih banyak kekurangan. Namun ke depan, pihaknya akan melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaannya.
“Ada sedikit kelemahan misalnya sensor finger yang lambat mendeteksi. Hal ini karena jari pemilih yang berkeringat dan kotor. Namun hal ini tidak mengganggu karena secara manual para pemilih tersebut sudah terdata dengan baik” katanya.
Sambari menyatakan dengan system yang sekarang ini, tidak ada Pemilih yang bisa mencoblos sampai dua kali karena masuk dan keluar, para pemilih harus melaksanakan finger scanner. Selain itu menurut Bupati, DPT yang ada saat ini sudah dibersihkan dari pemilih ganda dan anomali.
Terkait pembersihan data pemilih, kepada Kabag Humas Suyono, Bupati Gresik sudah melaksanakan validasi data sebanyak 88%. “Selebihnya yang belum tervalidasi adalah penduduk Gresik yang sedang bekerja di luar negeri” kata Sambari.
“Pada Waktu yang sama Wakil Bupati Gresik juga melaksanakan peninjauan pada Pemilihan Kepala Desa Daun Kecamatan Sangkapura Kepualauan Bawean” papar Suyono. (gresikkab, edited by dispendukcapil)
